Scroll untuk membaca artikel
Utama

Menko Luhut, Dipusaran Tiongkok, dan Transformasi Ekonomi Indonesia

4
×

Menko Luhut, Dipusaran Tiongkok, dan Transformasi Ekonomi Indonesia

Share this article

“Saya selalu di-bully soal China sejak tahun 2017. Padahal, (negara) yang mau membantu kita sekarang siapa sih? Mau memberikan tekhnologinya siapa sih? Mau memberikan investasinya siapa sih?,’’ kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), hari ini, Senin (10/1).

 

Ary Mistanto, Bandarlampung

 

KALIMAT ini meluncur dari mantan Danjen Kopassus menjawab  pertanyaan Dahlan Iskan, terkait masifnya isu “Chinaisme” di Indonesia.

Webinar paparan LBP bertajuk Transformasi Ekonomi Indonesia ini diikuti Radar Lampung TV (Grup Radar Lampung) dan hampir 200 media dibawah naungan Disway National Network (DNN).

Terpenting, tambah purnawirawan jenderal ini, Indonesia tetap pemegang kendali atas persyaratan yang dikeluarkan saat kerja sama dengan Tiongkok.

Dalam paparannya, LBP mengajak dua deputi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto dan M. Firman Hidayat stafsus Bidang Hilirisasi di Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Dari merekalah, apa yang sudah dilakukan di kementeriannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dibeber.

 

Hilirisasi, Skenario Pemulihan Pascapandemi

Hilirisasi. Ya. Program inilah yang menginisiasi geliat transformasi ekonomi Indonesia dari sektor industri. Utamanya, skema pemulihan pascapandemi.

Pembangunan industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi diyakini menjadi faktor penarik investasi ke Indonesia.

Hilirisasi memberikan nilai tambah bagi negara yang juga berarti memberikan pemasukan lebih tinggi pada negara. Termasuk, menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Untuk membangun industri dari hulu ke hilir yang terintegrasi tentu membutuhkan kerja sama dari pihak lain. Luhut pun merangkul Tiongkok yang menawarkan investasi dan tekhnologi. Morowali sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia pun digarap.

Bahan baku pembuatan campuran logam super, stainless steel, peralatan militer, koin, baterai, hingga komponen elektronik digarap serius.

Morowali yang dulu hanya sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah, kini menjelma menjadi kota industri penting hanya dalam beberapa tahun.

Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) merupakan perusahaan tambang berbasis nikel patungan antara Shanghai Decent Investment (Group) asal Tiongkok dengan, PT Sulawesi Mining Investment, dan PT Bintang Delapan Investama.

IMIP mengisi sejumlah kekosongan pada industri pertambangan Indonesia termasuk pengolahan bijih nikel, baja, baja tahan karat, dan lain-lain di Sulawesi Tengah dan menjadikan Indonesia sebagai produsen baja tahan karat terbesar kedua di dunia.

Sedangkan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mengelola industri terpadu pengolahan logam berat di Lelilef, Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Perusahaan ini diresmikan pada 31 Agustus 2018 dan merupakan salah satu proyek prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pengolahan baja kualitas tinggi ini mampu mendorong nilai ekspor baja Indonesia. Neraca perdagangan besi dan baja mencatat sejarah baru. Sejak akhir tahun 2021, perdagangan besi dan baja memecahkan rekor lebih banyak ekspor ketimbang impor.

’’Saat saya di-bully, nilai ekspor baja kita masih dikisaran satu digit. Satu million dollar USD. Tapi kini kita berhasil membuktikan nilai ekspor kita diangka 21 million dolar USD,’’ tandas Luhut.

Data yang diperoleh radartvnews.com, ekspor baja tahan karat Indonesia mulai menggeliat tahun 2019. Dari negara pengimpor menjadi negara yang diperhitungkan. Ditahun 2019, Indonesia menyodok di peringkat ke 17 dunia. Setelah Spanyol, Ukraina, Taiwan, India, Turki, Brasil, Belanda Italia, Prancis, Amerika, Belgia, Rusia, Korea, Jerman, Jepang dan Tiongkok di urutan pertama.

Hanya kurun waktu 2 tahun, Indonesia berhasil menyalip negara-negara ini. Kini, Indonesia sudah berada di urutan 6, sebagai negara pengekspor besi dan baja nirkarat terbesar di dunia.

Penelusuran radartvnews.com, data yang disampaikan LBP juga seirisan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dilamannya, BPS mencatat perdagangan internasional besi dan baja dengan kode barang: HS 72. Sepanjang Januari-Juni 2021, ekspor komoditas tersebut mencapai US$8,8 miliar, tumbuh 92,7 persen ketimbang semester pertama 2020, sedangkan impor hanya US$5,4 miliar, sehingga tercatat surplus US$3,4 miliar.

Catatan ini melanjutkan surplus yang juga dicatat oleh neraca perdagangan akhir tahun lalu. Total ekspor besi baja 2020 mencapai US$10,8 miliar dengan impor US$6,9 miliar.

Inilah pertama kalinya dalam sejarah, neraca perdagangan besi dan baja mencatat surplus. Sejak 1989, neraca perdagangan besi dan baja selalu tekor. Hingga 2003, nilai defisitnya masih jutaan dolar AS, hanya sesekali tercatat miliar dolar.

Pasar ekspor terbesar justru datang dari Tiongkok. Negeri ini sepanjang Agustus-Desember 2021 melahap baja Indonesia senilai US$4,4 miliar atau 57,6 persen dari total ekspor besi baja. Sisanya, dalam kelompok lima besar negara importir baja Indonesia adalah Taiwan, Korea Selatan, India dan Malaysia.

Saat ini, sektor hilirisasi industri menjadi nomor satu di Indonesia. Dengan kata lain, inilah sektor yang paling diminati penanaman modal asing (PMA). Dan membantu negara dalam sisi pembiayaan dan penerimaan.

 

Pemerataan Pembangunan Indonesia Timur

Perbedaan tingkat keberhasilan pembangunan antarwilayah merupakan hal alamiah. Disparitas ini menyangkut variasi potensi yang dimiliki setiap wilayah, baik sumber daya alam (SDA) maupun letak geografis. Di sisi lain, variasi kemampuan daerah dalam mengelola potensi ini juga menjadi faktor pembeda tingkat keberhasilan pembangunan di masing-masing wilayah. Hilirisasi industri menjadi solusi.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto mengatakan dengan hilirisasi mendorong kawasan industri di Indonesia Timur dan pemerataan ekonomi. Dia mencontohkan Sulawesi Tengah sebelum ada industri, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kurang dari 6 persen. Kini, provinsi ini sudah diatas 27 persen dari PDRB mereka.

’’Ini didapat dari sektor Industri. Ini gambaran bahwa hilirisasi ini menyebabkan Indonesia lebih merata. Kalau dulu ekonomi Jawa Sumatera 75 persen, Indonesia Timur 25 persen, kini hampir merata dan berimbang akibat investasi ini,’’ ujar Luhut menimpali.

 

Arah Hilirisasi, Ditiga Tahun Terakhir Jokowi

Terobosan investasi yang dilakukan Kementerian Koordinator Marves tak berhenti disini. Luhut mengaku sudah memiliki program yang akan dilakukan di tiga tahun sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tiga poin ini meliputi pembangunan basis industri bernilai tambah tinggi, untuk mendukung digitalisasi ekonomi yang pesat dan tren green economy. Industri ini adalah chip atau semikonduktor, serta software engineering. Kedua, mengalokasikan sumber energi rendah emisi. Terakhir, membentuk talent pool yang berkualitas. Utamanya, lulusan S1 tekhnik dan sains, untuk diarahkan bekerja pada perusahaan dunia bidang tekhnologi.

M. Firman Hidayat stafsus Bidang Hilirisasi di Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim mengatakan, kenapa digitalisasi ekonomi? Menurutnya, akibat pandemi, aktivitas digital berkembang pesat. Ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan semikonduktor atau chip, serta tekhnologi elektronik yang gelombangnya harus diikuti. ’’Hilirisasi sudah berhasil. Ini baru tahap satu. Nextnya adalah chip design,’’ kata Firman.

Percepatan produksi semikonduktor atau chip menjadi target Indonesia, mengingat dunia tengah dilanda krisis semikonduktor mulai dari otomotif, komputer, barang-barang elektronik, dan perangkat telekomunikasi serta perangkat dengan feature artificial intelegence (AI).

Indonesia membaca peluang ini untuk pengamanan industri dalam negeri. Luhut kembali memercayakan Tiongkok untuk berinvestasi disini.  ’’Kita berkerjasama dengan China dan Taiwan. Dan pertengahan tahun ini kita sudah groundbreaking,’’ kata Luhut menimpali.  

Nantinya, Kemenko Marves mulai mendata lulusan-lulusan luar negeri untuk dimagangkan di Tiongkok dan Taiwan paling lama lima tahun demi menyerap tekhnologi. Kendalanya, Kemenko Marves mengakui, mereka tidak punya data orang-orang yang bekerja diluar negeri.

Wisata Medis Saingi Malaysia & Singapura

Pemerintah terus menggencarkan upaya pengembangan wisata kesehatan atau medical tourism. Pengembangan industri wisata medis nasional adalah Indonesia Health Tourism Board (IHTB).

Tujuan utama pembentukan IHTB adalah untuk menaungi dan mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. IHTB juga diharapkan dapat meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat pada institusi medis di Indonesia, dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah kesehatan menunjukkan tren positif, terindikasi melalui pengeluaran di bidang kesehatan yang mencapai 337 dolar AS per kapita pada 2019, serta peningkatan Foreign Direct Investment di bidang kesehatan, dengan investasi tertinggi berasal dari Singapura, Australia dan RRT. Ini menandakan bahwa sektor kesehatan Indonesia memiliki peluang investasi yang menjanjikan di masa depan.

Atas dasar ini, Kemenko Marves membidik pengembangan wisata kesehatan Indonesia yang terbagi dalam empat ruang lingkup besar yakni adalah wisata medis berbasis layanan unggulan, wisata kebugaran dan herbal berbasis SPA, pelayanan kesehatan tradisional dan herbal, wisata olahraga kesehatan berbasis even olahraga, serta wisata ilmiah berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Terlebih, survei bank dunia terakhir, 60 persen turis medis di Malaysia berasal dari Indonesia. Sedangkan 45 persen turis medis Indonesia ada di Singapura.

Fenomena ini dipicu banyak faktor. Satu diantaranya,  pelayanan kesehatan yang buruk di Indonesia. Lalu apa yang membuat orang Indonesia banyak yang memilih berobat ke Malaysia? faktor seperti jarak yang dekat, budaya dan bahasa yang hampir sama ada diurutan kedua.

Tentu bukan itu saja yang membuat Malaysia banyak jadi pilihan. Teknologi dan fasilitas rumah sakit yang ditawarkan termasuk faktor utama karena tak kalah dari negara-negara maju di Eropa maupun negara Asia lainnya.

Biaya berobat di Malaysia juga dianggap jauh lebih murah ketimbang berobat ke Eropa maupun Amerika dan bahkan Asia. Fasilitas dan kualitas kesehatan kelas dunia tidak harus mahal. Di Malaysia, Kementerian Kesehatan memastikan harga atau tarif tidak boleh melebihi tahap maksimal.

Dari kajian Kemenko Marves, wilayah Indonesia yang layak untuk pembangunan hanya Medan, Sumatera Utara dan Bali. Namun pilihan jatuh ke Pulau Dewata.

Keunggulan yang ditawarkan untuk menarik turis medis adalah pelayanan khusus dengan harga terjangkau. Rekruitmen dokter asing yang akan didampingi dokter lokal serta menyediakan peralatan medis spesifikasi tinggi. Wilayah yang dipilih adalah kawasan Sanur dengan total luas area 41 hektar. (*)