“Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup,” ujar Netty.
Netty menyatakan PKS juga berpendapat bahwa Mandatory Spending penting agar ada jaminan anggaran kesehatan yang dapat teralokasi secara adil dalam rangka menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Fraksi PKS memandang mandatory spending adalah bagian terpenting dalam perancangan RUU Kesehatan ini.
“Sehingga aturan yang dihadirkan harus berpihak kepada masyarakat luas dan bukan kepada para pemilik modal,” kata Netty.
Selain itu, kata Netty, negara juga seharusnya bisa menjamin lapangan pekerjaan secara luas bagi warga negara Indonesia dalam hal ini tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Diketahui dalam Paripurna, DPR hari ini resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.
“Kami akan menanyakan sekali lagi, apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?” kata Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
“Setuju,” sahut mayoritas anggota DPR yang hadir. “Tok,” bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut. (*)
