BANDUNG : Kesadaran, mental dan akhlak warga atau pemilih dalam pemilu di Provinsi Lampung sudah sangat parah. Maraknya praktik haram money politics menempatkan Lampung masuk peringkat dua nasional.
Lampung dengan skor 55,56 masuk dalam posisi dua besar provinsi rawan politik uang secara nasional. Tempat pertama adalah Maluku Utara dengan skor100. Kemudian peringkat di bawah Lampung adalah Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara 38,89.
Namun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/ kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Nah Provinsi Lampung tetap masuk dengan tingkat keparahan akut.
Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.
”Untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama. Ada Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung,” tegas Anggota Bawaslu Pusat Loly Suhenty.
Menurutnya, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang. pemetaan kerawanan ini guna mengedepankan upaya pencegahan.
Bawaslu membuat soal IKP dengan isu spesifik soal politik uang karena tugas pencegahan terjadinya politik uang. Bahkan, modus operandi semakin beragam.
”Kita memerlukan fleksibilitas adaptasi secara cepat dan strategi tepat dalam membuat proyeksi maupun deteksi dini dalam upaya untuk pencegahan,” katanya saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis Politik Uang di Bandung, Ahad 13 Agustus 2023.
