Tim DKI Lampung mengapresiasi keputusan Jokowi. Meski begitu, DKI Lampung melalui Andi Desfandi meminta kepada Bappenas untuk memaparkan hasil kajian nya kepada publik mengapa Kaltim dipilih sebagai lokasi Ibukota RI ketimbang Lampung. Selain itu, kajian ini harus melalui uji publik terlebih dahulu.
Hal ini disampaikan Andi melalui sambungan telepon kepada Radar Lampung TV, dirinya juga khawatir, persiden Joko Widodo mendapatkan masukan yang kurang tepat, DKI Lampung masih tetap akan memperjuangkan Provinsi Lampung menjadi Ibukota Republik Indonesia melalui DPR RI hingga terciptanya Undang – Undang yang mengatur pembentukan Ibukota baru.
Salah satu faktor yang harus di uji publik yakni keberadaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta yang berdasarkan hasil survei 97 persen menolak Ibukota dipindahkan ke Kalimantan Timur, seharusnya Pemerintah dan Bappenas mempertimbangkan seluruh aspek terutama aspek ekonomi. Pembangunan Ibukota baru di Kalimantan akan memakan banyak biaya ketimbang di Lampung, harga material dan upah perkerja di Kalimantan masih terbilang tinggi. (Hen/Ri)
