Selasa 03-11-2026,18:33 WIB
Reporter:
Syamsudin|
Editor:
ilustrasi-Foto : Ist-
Opini: Syamsuddin
Di dunia pewayangan, setiap lakon selalu memiliki jalan cerita. Ada Rama dan Shinta, Rahwana sang raja, Arjuna, Adipati Karna, hingga Sangkuni yang dikenal dengan siasat dan tipu muslihatnya. Tak ketinggalan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang kerap hadir membawa humor sekaligus sindiran tentang kehidupan.
Namun, bagaimana jika lakon pewayangan itu dipentaskan di sebuah negeri antah-berantah bernama Konoha?
Di negeri ini, cerita kekuasaan tampaknya tak kalah menarik. Tokoh-tokohnya berganti kostum, panggungnya berubah, tetapi alur ceritanya seolah masih menggunakan skenario lama.
Ada seorang penguasa perempuan yang dijuluki Ratu Lala. Dua tahun sudah ia memegang kendali kekuasaan. Seiring waktu berjalan, berbagai strategi mulai dimainkan. Isu pembangunan, proyek infrastruktur, hingga persiapan menyongsong tahun politik 2029 menjadi bagian dari cerita yang semakin menarik untuk dicermati.
Di tengah gegap gempita pembangunan, muncul satu pertanyaan besar: dari mana sumber pembiayaannya?
Konon, sang penguasa berani mengambil langkah berutang hingga ratusan miliar rupiah. Dalihnya tentu pembangunan dan kepentingan masyarakat. Sebuah alasan yang terdengar mulia. Sebab siapa yang tidak ingin jalan mulus, gedung berdiri megah, dan infrastruktur berkembang?
Tetapi, persoalannya bukan semata-mata tentang berapa besar utang yang diambil. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana uang itu dikelola, ke mana dialirkan, siapa yang menikmati, dan apakah seluruh prosesnya benar-benar berlangsung sesuai aturan?
Sebab, uang pinjaman bukanlah uang jatuh dari langit. Ada kewajiban yang harus dibayar. Ada bunga, ada beban anggaran, dan pada akhirnya ada tanggung jawab yang harus dipikul masyarakat.
Di sinilah cerita mulai menarik.
Ibarat sebuah kue besar, anggaran proyek seolah menjadi hidangan yang mengundang banyak pihak untuk mendekat. Ada yang mendapatkan bagian, ada yang kebagian pekerjaan, dan ada pula yang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan.
BACA JUGA:Proyek Dana SMI Ratusan Miliar Diawasi Ketat Tim Kejari Lamtim, Ada Kecurangan Siap Diproses Hukum
Konon, muncul pula cerita tentang proyek yang ditawarkan tanpa mahar. Gratis, katanya. Namun, benarkah tidak ada konsekuensi di baliknya?
Muncullah angka yang disebut-sebut mencapai 17 persen. Angka yang tentu mengundang tanda tanya. Apakah benar ada kewajiban tertentu dalam setiap proyek? Jika memang demikian, untuk siapa dan atas dasar apa?
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
